SOROTMAKASSAR - Gowa
“Bagian Kedua”
Bagian Kedua dari Fokus Group Diskusi (FGD) yang dilaksanakan Yayasan Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI) di Sekretariat Yayasan JAPPI, di Perumahan Anggrek Minasa Upa, (7/4/2024), melanjutkan beberapa tanggapan terkait Tema : Budaya Politik dan Politik Budaya.
Penanggap kedua, Dr. Ismail Rasulong (Dosen Unismuh Makassar) dari sisi ekonomi mengatakan kita sebagai masyarakat agraris dipengaruhi cara berpikir dan bertindak yang cenderung pragmatis, sehingga banyak mempengaruhi prilaku politik mereka saat Pemilu/Pillada. Disamping itu, kita sebagai mahluk ekonomi pun prilaku itu ditentukan oleh kebutuhan ekonomi.
Beberapa point-point diungkapkan Ismail Rasulong yang menjadi catatan elit Partai Politik juga sudah kehilangan idealisme politik. Oligarki memanfaatkan perilaku politik masyarakat yang pragmatis. Tingkat kompetisi yang tajam menyebabkan ongkos politik tinggi. Dan broker-broker politik semakin nyata dan mengambil peran yang signifikan dalam even pemilu sehingga menyebabkan high cost politic.
“Lietrasi politik menjadi salah satu alternatif untuk memberikan pencerdasan politik pada masyarakat yang tentunya tidak terlalu berharap besar pada upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik dan Pemerintah,”kata Ismail Rasulong.
Tanggapan lainnya dari Dr. Sudirman lM. M.Si. mengatakan Pengalaman Politik Pemilu 2024 kemarin, telah memberikan gambaran bahwa teori -teori tentang psikologi politik masyarakat menjadi tidak berlaku, demikian juga sosiologi yang sangat mendominasi yaitu materialisme politik.
Andi Amir Hamsah, SH, MH sebagai penanggap melihat bahwa demokrasi yang ada saat ini cenderung tanpa bentuk, justru memunculkan politik dinasti baru. Dan politik budaya : bersifat positif sedangkan Budaya politik : bersifat negatif.
“Di sisi lain sejarah politik Indonesia mulai dari siatem monarki sehingga memberikan kecenderungan rakyat tidak berpotensi menjadi pemimpin dan bersifat lebih menurut,” kata Jamal Andi, Sos, M.Si. pada FGD JAPPI yang mengurai dari masa kolonialisme, fase kemerdekaan pemilu tahun 1955 yang liberal, masa orde baru hingga amandemen UUD 1945.
Sejarawan Sulsel Idwar Anwar berpandangan pemilu 2024 lebih brutal dari pemilu-pemilu sebelumnya. Masyarakat cenderung hanya menjadi objek politik oleh para pelaku politik.
“Harus ditemukan formula yang efektif untuk meredam pola transaksi politik dalam event-event politik di Indonesia,”saran Idwar Anwar.
Di akhir FGD Dr. Ajiep Padindang, SE, MM menyampaikan kita buat ada rekomendasi strategis DPD RI bahwa sistem pemilu harus berubah, salah satunya adalah pemilhan anggota legislatif dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Begitupun pilkada kembali ke pemilihan di tingkat DPRD. Menghilangkan sistem pilkades langsung tetapi melalui perwakilan saja, karena menjadi akar rusaknya demokrasi di grass root. Dan Provinsi Aceh dengan pemilukada khusus.
Menyimak FGD hari ini berlangsung dengan alot dan menjadi bahan notulen bagi Yayasan JAPPI untuk lebih memperkaya kajian politik prilaku masyarakat. Akhirnya acara FGD ditutup dengan Berbuka Puasa Bersama. (AP/rk)
