Silaturahmi di Awal Tahun, Gubernur Sulsel-Kakanwil DJPb Permantap Tata Kelola Keuangan

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Gubernur Sulawesi-Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Sulsel yang baru, Syaiful di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (22/2/2021). Syaiful menggantikan  Sudarmanto.



"Pertama sebagai warga baru, sebagai tamu orang timur izin masuk. Jadi kalau kita datang, harus nampak muka dan pulang harus nampak punggung," pantun pria asal Riau ini.

Pertemuan ini disebutmya penting dilakukan di awal tahun. Dalam tata kelola anggaran dibutuh support dan dukungan dari Gubernur sebagai pimpinan di Sulawesi Selatan. Baik itu, terkait dengan tata kelola untuk transfer ke daerah dan dana desa.

"Ini dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi desa dan mendukung program percepat pemulihan ekonomi," sebutnya.

Dukungan lain juga dalam penanganan Covid-19 serta pengembangan UMKM. Terutama yang betul-betul terpengaruh dan terdampak.

Dengan kondisi covid ini, sehingga dukungan ini penting untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan baru bagi UMKM.

Dukungan gubernur juga dibutuhkan terkait vaksinasi tahap ketiga bagi penyelenggara layanan publik,  khususnya di sektor pemerintahan, termasuk di Kanwil DJBp.

"Hal-hal itu tadi yang kita diskusikan dengan beliau. Sehingga beliau mendukung penuh upaya awal ini. Sehingga tata kelola keuangan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu," ungkapnya.

Syaiful menyampaikan, gubernur menekankan upaya mencarikan sumber pembiayaan bagi UMKM. Di DJPb untuk hal ini memiliki Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Kegiatannya menyalurkan bantuan bagi usaha kecil, menengah, dan mikro. Di mana selama ini masih disalurkan melalui PNM dan Pegadaian serta Bona Ventura.

"Saya sampaikan ke beliau, kita bisa support untuk dilakukan pembiayaan. Mungkin melalui koperasi yang bisa kita bentuk di Sulawesi Selatan," sebutnya.  

Ia melanjutkan terkait kondisi penyaluran Dana Desa di Sulsel. Untuk tahun 2000 realisasi mencapai 95 persen. Sedangkan yang sekarang sampai dengan Februari 2021 penyaluran dana desa mendekati angka 9 persen.

Itu terhambat karena dari penetapan APBD-APBDS yang terlambat dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga, ia meminta gubernur mendorong percepatan itu.

"Kita berharap akhir triwulan I ini bisa pada posisi 25-30 persen. Batas akhir triwulan satu pada bulan April," tegasnya.

Terkait dana transfer ke daerah di Sulsel, dinilai bagus dibandingkan tahun sebelumnya cukup besar dan meningkat.

"Alokasi dana ke transfer daerah khususnya Dana Fisik dan Dana Desa tahun ini lebih kurang Rp 30,1 triliun di Sulsel," jelasnya.

Sedangkan, kendala penentuan BLT bagi masyarakat yang memang terdampak Covid-19 pada data penerima.

"Apalagi ketika kita bicara data, kadang turun naik. Kalau ngak fix penentuan jumlahnya bisa jadi hambatan," ujarnya.

Sedangkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah optimis capaian target di bulan April untuk penyaluran Dana Desa triwulan I sebesar 25-30 persen dapat tercapai. Jika kendala pada pengesahan APBD Desa yang tidak terhambat.

"Kuncinya penegasan ke bupati. Jadi kalau bupati memiliki konsentrasi, saya kira tidak sulit untuk pengesahan APBD. Apalagi sudah jelas programnya. Insyaallah bisa menembus angka ini. Dan jangan lupa ini masa pandemi," tegasnya.(*)

Politik

Pendidikan

Opini

Berita Makassar

Kuliner Nusantara

Newsletter

WWW.SOROTMAKASSAR.COM

Taman Telkomas, Jln Satelit IV No. 64 Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp/HP : 0411-580918, 0811448368, 082280008368.

Jln Sultan Hasanuddin No. 32 (Kembang Djawa) Makassar, 
Sulawesi Selatan. Telp/Hp : 0811446911. 

Copyright © 2018 SOROTMAKASSAR.COM. All Rights Reserved.

REDAKSIDISCLAIMER | IKLAN