SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku, tidak mengetahui ada dana yang mengalir ke warga Gilireng, Kabupaten Wajo.
"Kami tidak tahu dana itu," kata Halimah didampingi Ikhsan kepada Sorotmakassar saat dihubungi di BBWSPJ Sulsel, Selasa, 30 November 2021.
Ikhsan dan Halima juga mengaku kalau pihaknya terkait pengadaan tanah Bendungan Gilireng. "Tetapi soal dana itu, kami tidak tahu," jelasnya.
Bendungan Passeloreng dan Bendung Gilireng yang diresmikan Presiden RI, Joko Widodo, bulan September 2021 lalu, mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendung Gilireng, PPK Bendungan Gilireng, dan PPK Irigasi Gilireng.
Makanya, Ikhsan dan Halima hanya menangani Bendungan Gilireng. Keduanya lalu menyarankan Sorotmakassar ke Pak Samuel Tanggulungan selaku PPK Pengadaan tanah II Bendung Gilireng.
Disarankan pula ke Ida Arief yang juga PPK Irigasi Gilireng.
Samuel dan Ida Arief tidak sempat dimintai keterangan karena lagi mengikuti kegiatan di luar.
Sebelumnya, informasi yang diperoleh Sorotmakassar menyebutkan, ada kucuran dana pemerintah melalui BBWSPJ Sulsel ke Camat Gilireng, kemudian disalurkan kepada kepala desa.
Katanya dana ke warga Gilireng tersebut sebagai ganti rugi terdampak banjir, yang lahannya tergenang air akibat pembangunan bendung Irigasi Gilireng.
Masyarakat tidak tahu berapa besaran yang seharusnya diterima. Mereka hanya menerima saja tanpa diketahui berapa sebenarnya ganti rugi per hektare lahan terdampak banjir.
Menurut informasi, besaran yang diterima warga berbeda-beda, bahkan katanya tidak ada daftar penerimaan yang ditandatangani.
Belakangan, ada lagi informasi kalau dana yang dibagi ke masyarakat itu adalah dana kerohanian.
Pada Kamis, 25 November 2021 lalu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Arajang mendatangi Kantor DPRD Wajo.
Dalam aksi damai itu, terungkap puluhan hektare lahan persawahan dan perkebunan di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng terendam banjir akibat
pekerjaan pembangunan Bendung Gilireng.
Banjir genangi lahan warga lantaran jaringan irigasi belum dibangun.
Pihak BBWSPJ Sulsel pada kesempatan itu diwakili PPK Pengadaan Tanah II Samuel Tanggulungan.
Pembangunan daerah irigasi di Gilireng, katanya, terkendala refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19.
BBWSPJ akan menyelesaikan seluruh jaringan irigasi DI Gilireng yang targetkan rampung pada 2025 mendatang.(ishak-ril)