SOROTMAKASSAR -- WAJO
Koalisi LSM di Kabupaten Wajo kembali menyoroti dugaan adanya penyimpangan program bantuan pangan non tunai (BPNT).
Hal itu disuarakan koalisi LSM yang terdiri dari Lembaga Insvestigasi dan Monitoring, Wajo Anti Corupsi dan L-BPKP saat beraspirasi di DPRD Wajo, Senin (15/11/2021).
Di depan penerima aspirasi, Kordinator Koalisi sekaligus ketua LIMIT Wajo, Ir Arifuddin, menduga telah terjadi permainan dalam program BPNT yang diduga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pendamping dan Kordinator Daerah (Korda).
Bahkan lanjut dia tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam permainan tersebut.
“Kami tidak ingin menuduh siapapun dan masih memegang asas praduga tak bersalah. Namun jika itu benar, ini sangat melukai perasaan masyarakat yang saat ini masih terkena dampak pandemi,” dan dapat berinflikasi ketindak pidana ujarnya
Pasalnya kata dia, berdasarkan hasil investigasi mereka di lapangan, nilai sembako yang diterima dan akhirnya masyarakat menerima bantuan tidak memegang kartunya dikoordinir pada tingkat TKSK , tidak sesuai dengan saldo di kartu KPM.
“Kami menduga terjadi selain selisih harga yang sangat signifikan juga mutu barang yang tidak layak, Ini tidak sesuai keinginan warga karena sembakonya kemahalan,”
Arifuddin menduga selama ini ada ketidak beresan dalam hal distribusi BPNT tidak hanya dalam konteks kasus ini saja, melainkan dari sebelum sebelumnya juga ada.
“Masih dalam investigasi mulai dari beras, ayam yang tidak layak konsumsi, telur dan lainnya. Kalau nantinya tidak ada tindak lanjut, nantinya kami masukkan laporan ke pihak APH.
Lebih lanjut, Arifuddin menyampaikan permasalahan dugaan komoditi BPNT yang secara harga lebih mahal dari pasaran.
“Dari itu semua kami koalisi LSM sebenarnya ingin tahu duduk persoalan ini. Apakah semua itu benar seperti yang disampaikan warga yang diduga melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut menambahkan kehadirannya disini niatnya lurus, dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat.
“Masyarakat yang dalam bahasa saya, duitnya dikutil karena kemahalam, jika itu benar terjadi maka dalam bahasa apapun ini tetap salah,” ungkapnya.
Demikian pula Kepala Biro Litbang BPKP Wajo Ir N.R Syam ( Bang Uchok) yang mewakili Ketua BPKP Wajo Andi Ahmad Sumitro P, S.Sos dalam menyampaikan beberapa temuan yang diduga tidak sesuai Pedoman Umum (PEDUM) baik E-Warung yang ditunjuk bank penyalur (Bank Mandiri) yang diduga E-Warung jadi-jadian, sehingga terjadi kerugian negara cukup besar hingga milyaran setiap bulannya dan kami koalisi lsm akan melaporkan dugaan penyelewengan dana bansos BPNT ini ke pihak APH.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Ahmad Jahran, mengaku baru tau permasalahan ini. Diapun menyampaikan terima kasih kepada aspirator dan DPRD Wajo telah mengundang pihaknya untuk menerima aspirasi para aspirator.
“Aspirasi ini menjadi bahan masukan bagi tim kordinasi (Tikor) Bansos Pangam, sekaligus menjadi bagian dari penanganan pengaduan sebagaimana yang sebelumnya pernah masuk dan ditindaklanjuti,” ujarnya (irw).
Jahran berjanji akan melaporkan aspirasi ini kepada Ketua Tikor dan akan ditindaklanjuti. “Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian BPNT harus dikawal bersama agar dapat sampai kepada KPM yang berhak menerimanya dengan prinsip 6 T,” tegasnya.
Anggota DPRD Wajo, Asri Jaya A Latif yang menerima langsung aspirasi mengatakan, terkait dugaan adanya dugaan beberapa TKSK yang melakukan penyimpangan Program BPNT, sehingga tidak sesuai pedoman umum, tidak tepat sasaran, waktu serta tidak tepat harga dan kwantitas serta kualitas akan segera ditindaklanjuti.
“Kita akan lakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua stekholder yang berkaitan dengan program ini,” ujarnya.
Lanjutnya, jika memang nanti ada bukti yang jelas dan unsur pidananya merugikan masyarakat dan keungan negara maka pihaknya akan mendorong ke ranah hukum.
“Saya selaku penerima aspirasi menapresiasi teman-teman LSM atas informasinya tentang program BPNT ini. Insya setelah ini kita akan laku RDP,” kata Politisi Demokrat tersebut.