SOROTMAKASSAR -- Toraja Utara.
Proses hukum yang menjerat Dirut PDAM Toraja Utara terlihat ada kejanggalan dan terindikasi pesanan yang dipaksakan. Darimana dasarnya Inspektorat bisa melakukan audit investigasi di Perumda Air Bersih Toraja Utara, kata Pither Ponda Barani, SH.MH.
Pasalnya, BPKP sebelumnya sudah melakukan Audit terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toraja Utara dan hasilnya cukup baik dan sudah mulai memperlihatkan peningkatan dengan ada laba keuntungan dibanding sebelum dijabat oleh Markus Lempang.
"Empat tahun BUMD Perumda Air Bersih dipimpin Markus Lempang banyak prestasi yang dibuat dengan berhasil lima kali menerima penghargaan kinerja, dan satu penghargaan yang luar biasa diterima di tahun 2021 adalah Penilaian Prestasi Kerja dari Kementerian PUPR, sehingga mendongkrak Kabupaten Toraja Utara naik keperingkat 9 dengan sistem pengelolaan air bersih terbaik di Sulawesi Selatan dari 24 Kabupaten Kota.
Namuni tiba tiba ada PLT Inspektorat Toraja Utara melakukan audit investigasi yang tidak mendasar, ini kan aneh," ungkap Pither Ponda lewat Whatsap Rabu (8/9-2021) sebagai kuasa hukum.
Menurutnya, kata Piter, Audit Investigasi itu biasanya dilakukan bila ada temuan dalam hasil audit sebelumnya yang dimana diduga terdapat unsur tindak pidana.
Ini malah terkesan dipaksakan untuk mencari cari kesalahan Perumda Air Bersih Toraja Utara karena sebelumnya direktur lama beda pilihan dalam Pilkada baru ini, jangan mencari cari kesalahan orang, tegas Pither.
Lanjut Pither, hasil audit inspektorat rentan digunakan untuk mencari kelemahan ASN. Apalagi kalau pemangku jabatan Inspektorat pernah mengalami gagal karier, maka audit yang dilakukan berpeluang disalahgunakan.
" Untuk audit keuangan dalam hal adanya temuan yang diduga tindak pidana, maka yang akurat dan independen digunakan adalah audit BPKP atau audit BPK," jelas Pither.
Audit BPKP dan Audit BPK lebih independen dan spesifik pada audit keuangan dan jauh dari intervensi politik, kunci Pither, (man*).