SOROTMAKASSAR - Polman.
Desa sadar hukum merupakan salah satu upaya dari Kementerian Hukum dan HAM, karena kesadaran hukum Desa sebagai modal dasar nasional.
Pemerintah Desa Napo dan Kemenkumham Provinsi Sulbar bersinergi dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Desa Adat, bertempat di Aula Kantor Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (13/05/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Napo Basri, Kemenkumham Ramli, Diana selaku Penyuluh hukum, dan Andi Toba dari LBH Sulbar, dan dihadiri sekitar 50 orang peserta dari berbagai kalangan tokoh Pemerintah, Agama, Lembaga Adat, Pemuda dan masyarakat Desa Napo.
Kepala Desa Napo, Basri melalui rilisnya menyampaikan, Penyuluhan Desa Adat sebagai yang pertama untuk terbentuknya Desa Sadar Hukum sebagai program Nasional.
Kami selaku Pemerintah Desa Napo sejak awal dilantik sudah membangun komunikasi dengan Kemenkumham, Provinsi Sulbar.
"Supaya bisa dilaksanakan penyuluhan di Desa Napo, sekaligus menjadi mitra perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat Desa Napo," tutup Kepala Desa Napo, Basri. (*/HDR)