SOROTMAKASSAR - BANGGAI.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot manajer pupuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, setelah dinilai tidak memberikan pelayanan yang semestinya kepada petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.
Pencopotan tersebut dilakukan Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai, Kamis (10/9/2026). Pada kunjungan itu, Mentan Amran mendapati langsung adanya petani yang kesulitan memperoleh pupuk karena belum tergabung dalam kelompok tani.
Mentan Amran kemudian mempertanyakan peran manajer pupuk yang seharusnya aktif membantu menyelesaikan persoalan petani, termasuk persoalan administrasi dan pembentukan kelompok tani.
“Bapak ini tidak punya kelompok. Tapi manajer pupuk tidak bisa membantu untuk membuatkan kelompok. Bisa tidak Anda (manajer) bantu dia buatkan kelompok?” tegas Mentan Amran.
Mentan Amran menegaskan petani tidak boleh dibiarkan menyelesaikan sendiri persoalan administrasi untuk mendapatkan pupuk. Jajaran yang bertugas di lapangan harus aktif mendatangi dan membantu petani hingga kebutuhannya terpenuhi.
“Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya. Datangi petani. Saya saja menteri datang ke petani. Ini rakyat butuh. Jangan dibuat menunggu, datangi,” tegas Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, persoalan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Petugas harus melakukan pendataan dan membantu petani yang belum masuk dalam kelompok tani agar dapat terlayani sesuai ketentuan.
“Jangan tunggu dia. Jemput semua yang bermasalah. Harus (menjadi) terdaftar, pupuk tersedia (di petani). Itu perintah Presiden,” tegasnya.
Mentan Amran meminta persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak kembali ditemukan petani yang harus mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk.
“Selesaikan. Jangan ada petani yang berteriak seperti itu. Kalau saya dengar dalam satu bulan, tolong Pak Bupati juga bantu awasi, kasih laporan,” katanya.
Ketegasan Mentan Amran tersebut kemudian diwujudkan dengan pencopotan pejabat pupuk yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan kepada petani. Langkah ini menjadi penegasan bahwa jajaran yang bertugas memastikan akses pupuk tidak boleh pasif ketika petani menghadapi kendala di lapangan.
Mentan Amran menegaskan jabatan merupakan amanah untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap jajaran pemerintah dan pelaksana kebijakan harus mengutamakan pelayanan kepada petani.
“Kita ini pemerintah. Melayani mereka. Kita ini pembantu, kita ini pelayan,” kata Mentan Amran.
Mentan juga mengingatkan jajaran di sektor pertanian agar tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi memahami kondisi petani yang membutuhkan pelayanan pemerintah.
“Kasihan tidak? Bayangkan hidupnya. Kamu tidur di AC. Saya mungkin lama miskin, bisa membayangkan,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran menegaskan keberhasilan kebijakan pupuk tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok. Ukuran utamanya adalah apakah pupuk tersebut benar-benar dapat diakses petani yang membutuhkan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pupuk untuk aktif turun ke lapangan, mendata petani yang mengalami kendala, serta menyelesaikan persoalan tanpa menunggu keluhan. Pencopotan pejabat pupuk di Banggai oleh Mantan menjadi bukti bahwa pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap jajaran yang tidak menjalankan fungsi pelayanan kepada petani. (*)