Nilai Mutasi Berbasis Fitnah, Mulawarman Minta DPRD Sulsel Lengserkan Nurdin Abdullah


SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Mulawarman wartawan senior kembali melontarkan kritik tajamnya ke pemerintahan Nurdin Abdullah. Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel di kantornya, adalah mutasi yang berbasis fitnah, bukan berbasis Kinerja.

Dihubungi via telepon Kamis (13/06/2019) pagi tadi, Mulawarman yang dimintai tanggapannya tentang pengakuan Lutfie Natsir yang mengaku difitnah sebelum di copot oleh Gubernur, menilai apa yang dialami Lutfie Natsir itu, persis sama dengan yang dialami oleh Jumras Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel yang juga dicopot karena tuduhan yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Gubernur yang menuduhnya.

Mantan Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel Lutfi Natsir, Rabu kemarin kepada awak media, mengaku dirinya telah difitnah menghilangkan LHP (laporan hasil pemeriksaan) dan fitnah lainnya. Atas dasar fitnah itu, dirinya dicopot.

“Mutasi berbasis fitnah ini, sangat jelas menunjukkan kalau Nurdin Abdullah, tidak layak lagi jadi Gubernur. Sebaiknya DPRD Sulsel lewat hak angket, segera melengserkan Gubernur ini,” kata Mulawarman menyarankan. 

Alasannya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang digelar Professor Andalan itu, tidak memiliki kapasitas sebagai Gubernur ataupun pemimpin. "Setidaknya yang hal cukup dasar saja,  tidak ketahuinya atau dimilikinya. Seperti,  aturan apa dan bagaimana mutasi pejabat itu seharusnya dilakukan," tutur Mulawarman.

“Dia Nurdin Abdullah, bertindak sembrono, dia  tidak memiliki pengetahuan, apa dan bagaimana jika dia melakukan memutasi bawahannya dan apa yang akan dicapainya dengan mutasi itu,” tambah Mulawarman lagi.

Karena ketidak tahuannya itu, akhirnya Nurdin Abdullah melakukan mutasi di kantornya atas dasar fitnah atau mutasi berbasis fitnah. “Parahnya lagi, sudah berbasis fitnah, diumumkan lagi ke publik, sehingga mutasi itu jadi kejam dan sadis,” kata Mulawarman dengan nada tinggi.

Lutfie dan Jumras dua pejabatnya yang dicopot berbasis fitnah itu, diumumkan ke publik atau masyarakat luas, dan itu sama dengan melucuti hak dasar Jumras dan Lutfie sebagai manusia. Hak untuk dihargai dan dihormati sebagai manusia. 

“Nurdin Abdullah mempermalukan kedua pejabatnya di depan publik, dan itu sangat sadis. Ini juga bukti, Nurdin Abdullah tidak mengenal kearifan lokal di Sulsel ini, Nurdin Abdullah tidak memiliki Siri' dan Pacce,” kata Mulawarman.

Ditanya tentang kemungkinan Nurdin Abdullah menerima begitu saja laporan dari bawahannya tentang si pejabat yang dicopot itu, Mulawarman dengan nada tinggi mengatakan, justru karena itulah Nurdin Abdullah  yang Guru  Besar di Unhas itu, tidak seharusnyan suka dan hobi menerima  laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari bawahannya.

Diakui oleh Mulawarman, bahwa Nurdin Abdullah tidak mempercayai seluruh ASN di kantornya. Karenanya, Nurdin Abdullah memilih mengangkat banyak orang swasta dan orang perguruan tinggi yang dikenalnya secara baik dan dipercayanya untuk jadi Staf Ahli dan Staf Khusus. “Dia sangat percaya staf khususnya dan staf ahlinya, sehingga apapun yang dikatakan dan dilaporkan stafnya dipercayanya dan ditelannya mentah-mentah,” ujar Mulawarman.

Ketidak percayaan kepada ASN makin bertambah, setelah Nurdin Abdullah yang harus diketahui oleh publik di Sulsel ini, sudah tidak sejalan dan seiring dengan wakilnya Andi Sudirman. “Bahkan Nurdin Abdullah tidak hanya tidak percaya pada ASN di kantornya. Tetapi juga takut pada ASN, takut kalau ASN itu orangnya Andi Sudirman wakilnya,” tambah Mulawarman, dengan tertawa.

Situasi dan kondisi di Kantor Gubernur saat ini, lanjut Mulawarman, sudah sangat tidak konsusif, karena ASN di kantor Gubernur saat ini, juga menjadi sangat takut,  kaku dan tidak berani bertindak atau ambil keputusan. Mereka hanya menunggu arahan dan petunjuk staf khusus dan staf ahli gubernur, baru mereka bisa bekerja atau bertindak ambil kebijakan. 

“Kalau saya ambil kebijakan atau memutuskan sendiri, saya takut ada yang berbisik ke Pak Gub, bahwa kebijakan yang saya ambil itu, adalah atas perintah Wagub. Atau sebaliknya, atas perintah Pak Gub,” ungkap Mulawarman mengutip curhat salah satu pejabat di kantor Gubernur.

Selain itu, semakin sangat parahnya lagi, tambah Mulawarman, ASN asal dua daerah berbeda selalu hati-hati. Karena yang asal daerah satu takut pada ASN asal daerah satunya melaporkan kinerjanya ke Gubernur. Sebaliknya ASN asal daerah satunya itu takut kepada ASN daerah satu dilaporkan kinerjanya ke Wagub.

“Itu akibatnya banyaknya pejabat dari daerah tertentu yang ditarik Pak Gubernur ke Kantor Gubernur, dan Wagub juga ikut menarik pejabat dari daerahnya ke Kantor Gubernur,” kata Mulawarman yang mengaku tidak heran kalau muncul kata-kata Pemprov Sulsel rasa Kabupaten, karena banyaknya pejabat yang ditarik ke Pemprov dari dua Kabupaten itu.

Menurut Mulawarman, situasi dan kondisi kantor gubernur sudah sangat tidak sehat, sehingga dipastikan kantor gubernur itu tidak akan produktif, dan kebijakan yang keluar dari kantor itu pasti tidak sehat. “Jadi saya tidak heran kalau Dr Hasrullah dari Unhas mengatakan, kalau Nurdin Abdullah saat ini, tidak tahu mau berbuat apa atau mengerjakan apa,” kata Mulawarman seraya menutup perbincangannya dengan meminta DPRD Sulsel segera melengserkan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman. (smc)