SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Pemprov Sulsel melaksanakan Coffee Morning bersama Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah (NA) dalam bentuk pengarahan Gubernur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/04/2019), yang dihadiri pejabat eselon 2 dan 3, serta menyampaikan kinerja tujuh bulan Pemprov Sulsel.
"Ini yang pertama sejak 7 (tujuh) bulan saya dilantik, bertemu dalam bentuk coffee morning. Tujuh bulan waktu yang cukup panjang mengevaluasi kinerja kita," kata Nurdin Abdullah membuka arahan.
Penekanan NA, agar terjadi banyak perubahan di Pemprov Sulsel terutama pelayanan. Hal yang disampaikannya, adalah termasuk adanya komplain/keluhan masuk, terutama kelambatan administrasi. Yang paling sederhana adalah surat audiensi untuk bertemu pimpinan.
"Ini menjadi perhatian kita untuk dibuat sesimpel mungkin. Akhirnya, banyak yang bertemu saya, meminta nomor (handphone) dan bertemu langsung," sebut NA.
Hal lainnya adalah administrasi soal pembayaran juga masih dinilai lambat. Sehingga, NA meminta bagaimana menyederhanakan seluruh proses. Lanjutnya, adalah sinergi organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk soal lelang, sehingga diharapkan daya serap anggaran dapat tinggi, untuk itu perlu dipacu dan dikerjakan dengan serius.
"Ini bagaimana kita buat tagline, kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Ini bisa menjadi perhatian kita," tegasnya.
Tegasnya, jika pelayanan lambat pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bekerja pun harus by system (berdasarkan sistem).
"Sebagai aparatur negara kita sudah memilih jalur ini. Apa yang bisa kita berikan bagi bangsa dan negara ini," ucapnya.
Beberapa hal ini menjadi koreksi untuk perbaikan kinerja ke depan. NA memaparkan untuk program tahun 2020 sudah dilakukan perencanaanya di tahun 2019. Apalagi kedepan penerapan e-katalog sudah dimulai. Sehingga tidak ada alasan tidak dikerjakan dengan optimal.
Tidak kalah pentingnya, bagaimana provinsi menyerap aspirasi daerah. Apalagi, respon pemerintah daerah pada provinsi dinilainya sangat bagus. Provinsi harus menyikapi dengan baik.
"Saya kira banyak program prioritas daerah yang perlu kita serap. Mindset kita bagaimana menghasilkan bukan menghabiskan, bukan apa yang kita dapat tetapi apa yang kita berikan," tukasnya.
Program-program hanya dihasilkan tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi pada proses. Utamanya untuk kesejahteraan petani dan nelayan, rumah kumuh berkurang dan pelayanan dipermudah.
"Kita harus menyelesaiakan apa yang disampaikan oleh rakyat, terutama infrastruktur jalan. Dimana masih terdapat 500 km jalan masih dalam kondisi rusak," paparnya.
Demikian juga hilirisasi di sektor pertanian, agar lapangan kerja bisa diciptakan dan ada nilai tambah bagi petani.
Gubernur juga menyampaikan beberapa persoalan kabupaten/kota yang harus diselesaikan. Kota Makassar misalnya, soal banjir, transportasi massal, pedesterian dan perparkiran.
"Konsep transportasi massal, sekarang mungkin kita belum rasakan, tetapi 10-20 tahun ke depan pertumbuhan kendaraan lebih besar dari pada jalan. Kita harus mengalihkan masyarakat menggunakan kendaraan umum yang nyaman," ungkapnya.
Gubernurpun menyampaikan, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yang dibutuhkan adalah sosok yang tegas, solutif, memiliki pikiran dan visi ke depan.
"Tujuh bulan kita evaluasi, harapan saya mari kita berubah. Mari kita perbaiki hal yang perlu diperbaiki ke depan," pungkasnya. (*)