SOROTMAKASSAR - MAKASSAR.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bskerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko.
Bimtek ini dibuka Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA), dan diikuti para pejabat eselon II serta eselon III lingkup Pemkab Sinjai bertempat di Aula pertemuan Kantor BPKP Perwakilan Sulsel, Kamis (16/03/2023).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 16-17 Maret 2023, dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rizal Suhaili, sekaligus menjadi narasumber para Korwas dan tim SPIP BPKP Sulsel.
Dalam sambutannya, Bupati ASA menuturkan, Bimtek ini sangat penting bagi perangkat daerah sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan perencanaan struktur fungsi manajemen risiko serta sistem dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko.
Dikatakan, manajemen risiko harus diterapkan mulai proses perencanaan sebagai pondasi bagi instansi dalam mengembangkan program dan kegiatan yang lebih besar.
Kendati demikian tidak dipungkiri berbagai hambatan yang akan dihadapi dalam proses selanjutnya harus dipetakan dan diproyeksikan sedini mungkin untuk meminimalisir dampak bahkan dapat mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan sistem manajemen yang dapat berdampak dalam jeratan masalah hukum.
"Saya berharap baik pada tingkat perangkat daerah maupun tingkat kegiatan yang dikoordinir oleh ketua satuan tugas SPIP perangkat daerah wajib hukumnya untuk menyelenggarakan manajemen risiko yang akan menghasilkan efektivitas pelaporan dan kepatuhan di lingkup Pemkab Sinjai," pungkasnya.
Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri, mengatakan, Bimtek Menajemen Risiko bertujuan untuk menyusun, melaksanakan dan rencana manajemen risiko sehingga mengurangi risiko yang kemungkinan bisa timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan manajemen risiko, penilaian serta rencana tindak pengendalian risiko, serta menguatkan SPIP kita," pungkasnya.
Kegiatan ini juga merupakan kegiatan pencapaian dalam mendukung visi yang telah menjadi tujuan rencana strategis Inspektorat Sinjai dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (adz)