SOROTMAKASSAR - MAKASSAR.
Setelah menggelar rapat dengan dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan terkait proses pegadaan kegiatan fisik pada bidang sarana dan prasarana pertanian, pada Rabu (21/09/2022) lalu, Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Tallulembang menyoroti minimnya serapan anggaran di dinas tersebut.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Sulsel, kalau serapan anggaran di dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan kurang, pasti akan berdampak pada terganggunya kinerja pemerintah.
"Bagaimana tidak, serapan anggaran dinas tersebut sudah rendah, ditambah lagi baru mau menggenjot pekerjaannya di bulan 11 ini, kalau tidak segera terealisasi akan menjadi bahaya besar, mudah-mudahan ini bisa segera berjalan," harapnya, di ruang kerjanya Jl Urip Sumoharjo kota Makassar, Sabtu (05/11/2022).
Saat ditanya oleh Ketua komisi B ini terkait pekerjaan yang belum berkontrak, Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berdalih masih ada sebagian pekerjaan barang dan jasa (barjas, red) masih tayang.
Lanjutnya, atas dasar itulah dinas TPHP akronim dari dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan hingga saat ini belum berkontrak, tentunya kita masih menunggu dua hingga tiga hari kedepan.
Seperti yang telah diketahui di dinas TPHP Sulsel mengelola pekerjaan sebanyak 700 paket, dengan rincian 500 fisik dan 200 berupa pengadaan.
Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga tengah berupaya untuk mengawal pemulihan ekonomi bagi masyarakat. "Selaku wakil rakyat, kami senantiasa menyuarakan kepada pemerintah terkait sektor-sektor yang bisa mensupport ekonomi rakyat," ujarnya.
Baik itu melalui pertanian, berupa bantuan-bantuan ke petani-petani seperti pupuk, bibit, Alat Mesin Pertanian alias alsintan, untuk mensupport mereka agar bisa segera bangkit pasca pandemi Covid-19.
Selanjutnya, kami juga menekankan kepada pemerintah untuk segera menggelontorkan modal usaha bagi UKM dan UMKM di daerah-daerah.
Saat ditanya oleh media ini terkait bidang-bidang yang menjadi prioritas utama dalam membangkitkan perekonomian masyarakat, Firmina tersenyum dan berujar, "Kalau bisa ya..serempak berjalan, UKM, Pertanian kan bisa saling bersinergi".
Kalau terjadi resesi perekonomian dunia, yang bisa menopang adalah pertanian, peternakan, usaha kecil menengah, industri kecil menengah, hasil-hasil laut, perdagangan hingga sektor pariwisata.
"Coba flasback kebelakang ketika masa-masa pandemi, yang muncul itu adalah usaha-usaha kecil yang berasal dari rumah-rumah tangga yang bisa menopang ekonomi kita," beber Firmina Tallulembang.
Kalau dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia, Sulsel ini termasuk tangguh, yang perlu kita waspadai adalah pada tahun 2023 mendatang, dimana akan suram pada masa itu seperti yang diucapkan presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu pada acara BUMN Startup Day Tahun 2022.
"Maksud dari Presiden Jokowi itu, merujuk kepada buruknya ekonomi pada tahun ini dan akan berimbas pada gelap gulitanya perekonomian tahun depan," tandas Firmina.
Walau demikian, Ketua Komisi B ini mengajak pemerintah dan masyarakat Sulsel agar tetap optimis untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian bagi semua kalangan, melalui pertanian, UKM, pertanian dan lainnya, agar kita semua bisa 'survive' di 2023 mendatang.
"Saya juga berharap kepada pemerintah agar anggaran yang terlalu banyak terkuras pada infrastruktur itu ditiadakan atau dipending dulu, sebaiknya mereka mensupport ekonomi kerakyatan agar kita semua bisa 'survive' di 2023 mendatang," tandas legislator partai Gerindra ini. (Haidar)