SOROTMAKASSAR - SINJAI.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai, Irwan Suaib menggagas inovasi Sibantuki (Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan). Gagasan berbasis aplikasi satu data ini sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan secara kolaboratif.
Inovasi Sibantuki yang merupakan proyek perubahan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II oleh Kepala Bappeda Sinjai ini mulai disosialisasikan di Kantor Desa Baru, Sinjai Tengah sebagai lokus pertama. Dikemas dengan kegiatan Tudang Sipulung yang dihadiri Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Irwan Suaib menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Sinjai mengalami penurunan. Pada tahun 2018 berada pada angka 9,28 persen. Lalu turun pada tahun 2019 pada posisi 9,14 persen. Kemudian, tahun 2020 kembali turun pada angka 9,00 persen. Sementara tahun 2021 berada di posisi 8,84 persen.
Setelah dilakukan evaluasi, upaya menekan angka kemiskinan belum dilakukan secara bersama-sama. 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas ternyata melaksanakan program secara sendiri-sendiri.
Termasuk data yang dimiliki tidak terintegrasi antara satu OPD dengan OPD lainnya. Misalnya, data Dinas Sosial tidak terintegrasi dengan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Begitupun dengan OPD lainnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong inovasi ini agar dapat mengatasi persoalan tersebut, dengan menghadirkan sistem satu data kemiskinan yang terintegrasi melalui website atau aplikasi. Dengan harapan, pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan efektif.
Apalagi, dalam aplikasi tersebut, akan dicantumkan sejumlah indikator kemiskinan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. "Tiap tahun angka kemiskinan kita menurun, tapi Pak Bupati berharap ada penurunan secara drastis hingga menyentuh persentase 8 sampai 7 persen angka kemiskinan kita," beber Irwan, Rabu (07/09/2022).
Oleh karena itu, acara Tudang Sipulung merupakan langkah awal untuk meminta saran indikator apa saja yang mesti ditambahkan di luar dari 12 indikator yang telah di tetapkan, Usai acara, pegawai Bappeda bersama aparat Pemerintah Desa melakukan verifikasi data kemiskinan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka turun langsung menemui masyarakat miskin, lalu menginput titik koordinat dan foto rumah ke dalam aplikasi. Sehingga, data KPM dalam satu desa bisa diketahui melalui aplikasi. Kemudian, mereka ditetapkan sebagai warga miskin berdasarkan indikator apa.
Dengan adanya satu data, dapat menjadi acuan Pemerintah Pusat, Pemprov Sulsel, Pemerintah Daerah, Perbankan, hingga BAZNAS untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Terlebih lagi, pengusulan warga miskin ke dalam DTKS kini berada di tangan Pemerintah Desa stelah dilakukan rapat Permusyawaratan Desa.
"Bukan lagi Dinas Sosial yang usulkan DTKS tapi Pemdes melalui rapat, sehingga Pemdes yang lebih tahu siapa yang layak dan tidak layak ditetapkan sebagai warga miskin, siapa yang berhak mendapat bantuan atau tidak," tambah Irwan.
Kepala Desa Baru, Sinjai Tengah, Muhlis mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Desa Baru sebagai lokus program ini. Hal ini sangat sejalan dengan visi misinya untuk menekan kemiskinan berbasis digital.
Oleh karena itu, dia berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di desanya. Terutama program apa saja yang bisa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. "Desa kita merupakan lokus pertama, makanya saya minta kepada masyarakat untuk menyukseskan kegiatan ini," jelasnya. (sir)