Komisi V DPR RI Soroti Proyek Bypass Mamminasata di Sulsel Tak Kunjung Rampung

SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Komisi V DPR RI pada pertengahan Februari lalu meninjau sejumlah proyek strategis di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).



Selain meninjau proyek-proyek infrastruktur, Komisi V DPR RI yang dipimpin Andi Iwan Darmawan Aras, juga menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah beserta jajarannya, Senin (15/2/2021).

Andi Iwan, panggilan akrab Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu di depan Gubernur Sulsel mengatakan, proyek strategis nasional berupa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Proyek infrastruktur tak boleh mangkrak bertahun-tahun. Meski di tengah pandemi Covid-19, pemerintah pusat harus memperhatikan proyek strategis nasional ini," ujarnya.

Sejumlah proyek infrastruktur yang ditinjau Komisi V DPR dan dibiayai APBN, seperti perluasan kapasitas Bandara Sultan Hasanuddin, jalan by pass, jalan tol, dan pelabuhan.

Kunjungan tersebut tentu Komisi V DPR ingin melihat dari dekat persoalan apa saja yang menghambat pembangunan infrastruktur di Sulsel.

Andi Iwan dari Daerah Pemilihan Sulsel-II ini dengan tegas mengatakan, proyek strategis nasional harus segera memberi asas manfaat bagi masyarakat.

"Program sudah sekian tahun, namun belum juga rampung," ungkap Andi Iwan menyoroti proyek Bypass Mamminasata dan kereta api.

Jalan by pass yang sedang dibangun ini akan menghubungkan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata). Selain infrastruktur tersebut akan menciptakan metropolitan baru di Sulsel, juga diharapkan akan mengurai kemacetan.

Masalah klasik ternyata menjadi penghambat, yakni pembebasan lahan yang sudah 15 tahun belum juga rampung seluruhnya.

Politisi Partai Gerindra itu kecewa melihat progres pembangunan jalan by pass. Sejak dimulai pembangunannya hingga sekarang masih berkutat pada pembebasan lahan.

Meski diketahui saat ini mengalami defisit anggaran akibat pandemi virus corona, Andi Iwan yang juga Ketua DPD Gerindra Sulsel berharap Kementerian Keuangan memberi perhatian penuh atas penyelesaian proyek yang merupakan jalan nasional ini.

"Kemenkeu harus prioritaskan pembayaran pembebasan lahan di tengah defisit anggaran yang luar biasa," katanya.

Berbicara soal pembangunan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, ia mengaku gembira setelah melihat progresnya. Apalagi, landscape bandara dibangun sangat indah. Bandara ini diperluas kapasitasnya dari semula 7 juta penumpang per tahun menjadi 13 juta per tahun.

"Pembangunan bandara cukup memuaskan dengan progres yang ada di tengah pandemi ini. Tidak terlalu jauh deviasinya. Masih positif. Jadi kita tidak ada kekhawatiran dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut," ujarnya yang memperkirakan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin tahun ini sudah rampung. (*)