SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Ratusan Ibu-ibu dari Pulau Kodingareng bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Kamis (13/8/2020).
Mereka mendesak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk menghentikan aktivitas tambang pasir milik perusahaan asal Belanda, PT Boskalis, di wilayah tangkap nelayan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.
Salah satu peserta aksi, Zaenab (44) mengaku ia melakukan aksi unjuk rasa bersama ratusan Ibu-ibu lainnya karena ingin menghentikan aktivitas pertambangan.
"Kami tuh cuma minta pemulihan hak kami dan. Hentikan reklamasi. Karena itu sangat merugikan kami," ucap Zaenab kepada awak media.
Menurut dia, aktivitas pertambangan yang dilakukan wilayah Laut Makassar sangat berdampak pada kehidupan ekonominya, pasalnya hanya itu satu-satunya mata pencaharian mereka.
"Ini reklamasi, tambang pasir dibawa ke Makassar untuk direklamasi itu pantai di Tallo Buloa, Cambayya dan itu berdampak kepada kami sebagai pencari kerang, kanjakkang patude. Itukan sudah tidak beraktivitas lagi. Lautnya memang ada tapi abrasi lautnya sudah rusak. Jadi bagaimana dengan kami? Dan kami juga terancam tergusur, ketika ini pulau Sangkarrang dampak ekonomi sudah rusak, tempat tinggalnya rusak kami juga terancam seperti itu," ungkapnya.
Sementara Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, aksi yang ia lakukan bersama Ibu-ibu dari Pulau Kodingareng merupakan bentuk kemarahan.
Apalagi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sama sekali belum pernah menemui warga Pulau Kodingareng dan mendengarkan tuntutan mereka ihwal aktivitas tambang pasir.
"Ini saya kira bentuk kemarahan masyarakat terutama perempuan pesisir pulau Kodingareng yang sampai saat ini belum mendengar statement langsung dari Gubernur (Nurdin Abdullah) terkait polemik tambang pasir laut yang sudah menimbulkan banyak sekali masalah di pulau Kodingareng," kata Muhammad Al Amin di lokasi yang sama.
Misalnya kekeruhan air, soal hasil tangkapan yang menurun, soal kemudian ombak yang sangat tinggi lalu bagaimana perputaran uang di Pulau Kodingareng macet total akibat hilangnya pendapatan nelayan.
Menurutnya, itu adalah serangkaian masalah yang terjadi di Pulau Kodingareng yang seharusnya dijawab Nurdin Abdullah.Namun sayangnya, kata Amin, sampai detik ini belum ada statemen satu kata pun yang keluar dari orang nomor 1 di Sulsel itu.
"Makanya perempuan-perempuan yang ada di Pulau Kodingareng maupun di tempat lain mencarinya, mendatanginya untuk mendengar langsung apa sebenarnya mau pemerintah, apa sebenarnya keinginan Gubernur terkait persoalan ini," tuturnya
"Yang kedua adalah kita ingin supaya pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulsel tegas melihat masalah yang terjadi di Pulau Kodingareng dimana ada 5 ribu penduduknya yang mengalami masalah ekonomi. Seharusnya gubernur sudah mulai bertindak mengeluarkan statement dan menyatakan sikap," tambah Amin.
Olehnya itu, sikap Amin dan Ibu-Ibu dari Pulau Kodingareng menginginkan adalah hentikan tambang pasir laut di perairan Galesong-Makassar, yang kedua cabut izin-izin usaha pertambangan yang ada di wilayah tangkap nelayan yang saat ini dijadikan sebagai wilayah tambang PT Boskalis.
Bahkan, kata Amin, pihaknya tahu persis bahwa gubernur sangat terlibat dalam proses penertiban izin. Makanya gubernur juga harus bertanggung jawab untuk menunjukkan kesatriannya, menunjukkan kewibawaannya, mana sebenarnya orang-orang yang diagungkan, mana sebenarnya suara gubernur yang selama ini dianggap orang yang memahami lingkungan hidup.
"Jadi tujuan kedatangan teman-teman nelayan saya kira adalah untuk meminta tanggapan gubernur dan meminta agar gubernur mencabut izin usaha pertambangan tersebut," pintanya.
Amin pun menyatakan akan terus bertahan dan menduduki kantor Provinsi Sulsel hingga sore hari hingga mereka mendapatkan jawaban dari Gubernur Sulsel dan ia sangat berharap agar pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Gubernur Nurdin Abdullah mengambil sikap untuk mencabut izin aktivitas tambang pasir milik PT Boskalis.
"Kita masih menunggu sampai sore hari, jadi sejauh ini belum ada sikap yang muncul.Tapi menurut Ibu-ibu yang kami dengar mereka akan serius untuk menunjukkan kemarahannya, untuk menunjukkan keinginannya mencabut izin usaha pertambangan yang ada di wilayah tangkap nelayan yaitu bertahan di sini sampai kemudian gubernur mengeluarkan statement penghentian izin," tutupnya.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di depan Kantor Gubernur Sulsel mengalami kemacetan yang cukup panjang. Bahkan peserta aksi sempat bersitegang dengan salah seorang anggota TNI yang melintas di jalan tersebut. (*)