KH Muchtar Adam : Politik Uang Sangat Merusak Tatanan Negara


SOROTMAKASSAR -- Selayar.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Qur'an Babus Salam Bandung, Jawa Barat, KH Muchtar Adam dalam keterangan persnya di Bandung melalui telpon selulernya, Senin (24/06/2019) kemarin kepada media ini menegaskan, melihat fenomena yang terjadi selama dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya di Bumi Tanadoang Selayar, pertarungan politik yang notabene selalu mengandalkan kekuatan uang, mestinya mulai hari ini rakyat sudah saatnya untuk diberikan pendidikan moral akan dampak negatif terburuk yang dapat ditimbulkan dari money politic itu. Salah satunya, sangat merusak tatanan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping masuk dalam kategori sogok, lanjut pendiri dan pimpinan umum Ponpes Al Qur'an Babussalam Bandung ini, antara yang disogok dan yang menyogok itu keduanya dijanjikan oleh Allah SWT, neraka adalah tempatnya di akhirat kelak. Perbuatan dan perilaku yang kurang terpuji ini sudah mendekati sebuah kehancuran dalam sebuah negara atau bangsa yang menghalalkannya. Seenaknya akan menindas dan merusak tatanan dalam berkehidupan ditengah-tengah masyarakat yang masih memelihara kearifan lokal dan budaya ke-Selayar-an.

KH Muchtar Adam mengaku salut dan sependapat dengan pernyataan H Hasanuddin mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Masyarakat Selayar (DPW Permas) Sulawesi Tenggara yang sebelumnya diterbitkan di media ini. Yaitu masyarakat Selayar sudah saatnya untuk disadarkan dengan menggunakan metode "Gerakan Moral Tanpa Uang" dalam menghadapi Pilkada pada September 2020 nanti. Dan ini mestinya disosialisasikan kepada rakyat. Apalagi M. Daeng Siudjung ini sebagai wartawan yang memiliki kapasitas untuk menyebarluaskan. 

"Jika rakyat memilih hanya karena butuh uang, itu sudah salah satu isyarat untuk menjadikan Selayar telah mendekati sebuah kehancuran. Sebab mereka sudah tidak mengedepankan intelektualitas dan keprofesionalan seorang calon. Kejujuran dan keadilan tidak akan bisa dilakukan setelah calon itu terpilih. Sehingga sila pertama Pancasila sudah menjadi Keuangan Yang Maha Esa dan Penataan Ruang sudah menjadi penataan uang. Inilah yang akan menyebabkan seorang pejabat yang terpilih karena uang pasti akan mencari uangnya setelah terpilih menjadi seorang pemimpin," putra kelahiran 10 September 1939 ini kembali menegaskan.

"Kalau hanya seorang pemimpin cuma mampu menunggu kucuran dana dari Pemerintah Pusat, anak ingusan sekalipun bisa menjadi seorang bupati. Tetapi yang diperlukan adalah pendidikannya yang tinggi, intelektualnya serta keprofesionalannya dalam menata dan mengelola pemerintahan yang good governance dan terarah dan menuju Selayar yang berkembang, sejahtrera dan religius," ungkapnya.

Oleh karena itu, pemimpin Selayar kedepan perlu ditopang dengan ilmu yang tinggi minimal berpendidikan S1, S2 lebih bagus dan S3 akan lebih oke lagi. Disamping harus didukung oleh partai yang kuat dan berpengaruh. Dan ketiga, orangnya mesti agamais sehingga ketika menjadi Bupati  akan mampu mengemban tugas dan amanah sesuai amanat rakyat yang memilihnya. "Karena pemimpin itu adakah milik semua rakyat bukan milik para pendumungnya saja," kunci anak dari pasangan Tuang Adam dan Syamintan warga Palemba ini. (M. Daeng Siudjung Nyulle)