SOROTMAKASSAR BULUKUMBA.
Keputusan mendadak terkait perubahan jadwal dan pemindahan lokasi laga puncak cabang olahraga sepakbola putra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026 sukses memantik kontroversi. Langkah panitia pelaksana menggeser jalannya pertandingan dari Stadion Andi Ninong di Kabupaten Wajo menuju Lapangan Sepakbola Bakunge di Kabupaten Bone langsung menuai tanda besar tanya seputar konsistensi, keterbukaan, serta keadilan penyelenggaraan ajang bergengsi ini.
Duel sengit perebutan medali emas antara kontingen Kabupaten Bulukumba melawan Kabupaten Bone awalnya diagendakan tersaji pada Jumat, 13 November 2026, di Stadion Andi Ninong, Kabupaten Wajo. Namun, secara seketika jadwal mundur ke Sabtu, 14 November 2026, dibarengi keputusan mutlak memindahkan panggung pertandingan ke Lapangan Sepakbola Bakunge, Kabupaten Bone.
Manuver mendadak tersebut sontak mengundang respons keras dari tokoh sekaligus aktivis masyarakat sipil asal Bulukumba, Andi Saiful Ishak. Dirinya secara terbuka melayangkan protes keras terhadap landasan keputusan panitia, khususnya karena ketetapan venue dan jadwal sejatinya sudah final sejak awal.
Bagi Andi Saiful, pergeseran waktu dan tempat tanding bukan sekadar perkara teknis di lapangan. Ada pertaruhan besar menyangkut kepastian regulasi kompetisi, transparansi informasi bagi publik, kesetaraan hak peserta, hingga marwah kredibilitas panitia penyelenggara yang wajib dipertanggungjawabkan.
Lewat siaran pers resmi yang dirilis pada Jumat (13/11/2026), Andi Saiful terang-terangan menyayangkan perubahan kebijakan sepihak tersebut yang dinilai miskin sosialisasi serta minim argumen rasional yang terbuka bagi khalayak.
"Kalau dalam rapat teknis sudah ditetapkan jadwal dan lokasi pertandingan final, maka keputusan tersebut semestinya menjadi pegangan bersama. Tidak seharusnya berubah secara tiba-tiba tanpa penjelasan resmi yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan," tegas Andi Saiful.
Ia menilai, aroma sensitivitas menguat tajam lantaran partai final mempertemukan tim Bulukumba kontra tuan rumah Bone, sementara lokasi tanding justru digeser masuk ke jantung teritorial salah satu kontingen yang sedang bertarung.
Netralitas Penyelenggara Dipertanyakan
Pandangan Andi Saiful, inti permasalahan sebenarnya bukan terletak semata-mata pada perpindahan teritorial laga ke Kabupaten Bone. Sebagai pengambil kebijakan, panitia sah-sah saja melakukan penyesuaian jika dihadapkan pada kendala teknis darurat, faktor keamanan, maupun alasan mendesak lainnya.
Hanya saja, diskresi semacam itu sama sekali tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa keterbukaan informasi. Terlebih lagi, ini menyangkut partai pamungkas penentu medali emas yang mempertemukan dua daerah dengan tensi kompetitif yang sama kuatnya.
"Pertanyaannya sederhana, apa dasar pemindahan venue tersebut? Apakah ada persoalan kelayakan stadion, keamanan, atau kendala teknis lainnya? Kalau memang ada alasan yang mendesak, sampaikan secara terbuka. Jangan membiarkan publik bertanya-tanya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak agar pihak panitia berani membeberkan mekanisme internal di balik kebijakan tersebut, termasuk sejauh mana koordinasi telah dijalin bersama pihak kontingen yang berlaga maupun pihak terkait lainnya.
Sebab, dalam dunia olahraga, prinsip netralitas tidak boleh sekadar menjadi pajangan di atas kertas aturan, melainkan harus nyata terbukti dalam setiap butir keputusan, baik penentuan jadwal, pemilihan stadion, hingga perlakukan adil kepada seluruh kontingen.
Jangan Sampai Keputusan Panitia Menggerus Kepercayaan Publik
Melalui momentum ini, Andi Saiful mengingatkan bahwa gelaran Porprov Sulsel 2026 bukan sekadar panggung instan untuk meraup medali semata. Di balik itu, ada kehormatan daerah yang dipertaruhkan, cucuran keringat perjuangan para atlet, serta kepercayaan publik luas terhadap masa depan prestasi olahraga di Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, setiap kebijakan krusial menjelang detik-detik laga final wajib dilandasi pertimbangan matang serta jalinan komunikasi yang sehat kepada semua elemen yang terlibat.
Ia pun meminta panitia agar tidak anti-kritik atau menganggap teguran publik sebagai bentuk penolakan terhadap jalannya Porprov. Sebaliknya, kontrol sosial masyarakat harus dipandang sebagai energi positif agar kejuaraan tetap berada di rel sportivitas dan profesionalisme tinggi.
"Jangan sampai publik justru disuguhi perubahan keputusan yang menimbulkan tanda tanya. Panitia harus menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul persepsi bahwa ada perlakuan berbeda terhadap daerah yang bertanding," katanya.
Hingga detik ini, sederet pertanyaan besar masih menggantung tanpa kejelasan: mengapa Stadion Andi Ninong yang sebelumnya sah dipilih tiba-tiba dicoret? Siapa aktor intelektual di balik usulan pemindahan tersebut? Apa argumen teknis maupun administratif yang melandasinya? Serta bagaimana cara panitia menjamin integritas dan netralitas tetap terjaga?
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun konfirmasi lanjutan dari pihak panitia pelaksana terkait alasan mutlak di balik perubahan jadwal dan perpindahan stadion final sepakbola putra tersebut.
Bagi pencinta sepakbola di Bumi Panrital Lopi Bulukumba, polemik ini telah melampaui sekadar urusan pergeseran waktu sehari atau perpindahan rumput stadion dari Wajo ke Bone. Lebih jauh dari itu, publik menuntut jaminan mutlak bahwa setiap dinamika di Porprov Sulsel 2026 dikelola secara bersih, transparan, konsisten, dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh kontingen.
Sebab, sebuah kemenangan sejati dalam kompetisi tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil mengangkat trofi juara, melainkan juga dari bagaimana sebuah kompetisi yang adil dan bermartabat itu dieksekusi dengan baik! (Muh. Sabir)