Warga Salodong Protes Adanya Peserta Bedah Rumah Berstatus PNS


SOROTMAKASSAR -- Makassar.

Salah seorang warga Solodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya protes dengan daftar peserta bedah rumah. Pasalnya dalam daftar tersebut, ada dua orang yang tercatat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Diketahui warga yang menolak tersebut bernama M Tahir Efedy. Menurutnya, kedua PNS itu, tidak masuk dalam syarat penerima bantuan. Sebab warga yang pekerjaannya sebagai PNS, telah melanggar syarat administrasi.

"Sudah jelas orang itu profesinya guru SD, kok malah dapat ? Padahal syarat bukan PNS yang bisa ikut bedah rumah. Tapi ini bisa masuk daftar sedang ada nelayan kecil tidak di daftar," ujarnya saat dihubungi melalui sebuah sambungan telpon, Kamis lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, diantara syarat yang ada untuk peserta ikut bedah rumah, dilihat kondisi lantai, dinding dan atap. Selain itu memiliki sertifikat hak milik, serta bukan pegawai negeri sipil. 

Dirinya menilai dalam pendataan, adanya indikasi kecurangan. Padahal menurutnya pendataan telah dilakukan dua kali. 

Ketua RW 02 ini juga mengaku, warga di wilayahnya saja hanya 1 orang terdaftar. Padahal RW lain ada 5 sampai 8 orang. 

"Padahal wargaku, banyak rapuh bangunan rumahnya, ada rubuh dinding dan atapnya, ada yang cuma berdinding triplek, seperti saya contohnya," sambungnya. 

Dia sempat mempertanyakan, mengapa dirinya tidak terdaftar. Baginya, ia telah memenuhi kriteria, salah satu warga yang berhak menerima bantuan bedah rumah. 

"Saya harap ada transparansi dalam pendataan, jangan karena pilihan politik, kita dibeda-bedakan," ujarnya.

Sementara Muh. Nawir BA, Lurah Untia ketika dikonfirmasi media ini mengemukakan, tidak hanya M. Tahir Efendy yang protes akan data tersebut. Ia mengatakan banyak warga lain tidak menyetujui daftar peserta bedah rumah tersebut. 

Dirinya menjelaskan, pihaknya bersama warga telah bermusyawarah semalam dan menghadirkan perwakilan dari PU. 

"Hasil keputusannya, saya menyimpulkan warga meminta pendataan ulang, karena banyak warga protes kalau bantuan itu banyak tidak tepat sasaran," tandasnya. (ht)