Oleh: Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP (Praktisi kebijakan publik)
Rencana pemerintah untuk mengembangkan skema family office segera memunculkan beragam tanggapan. Sebagian melihatnya sebagai langkah maju untuk meningkatkan daya tarik Indonesia dalam persaingan memperebutkan modal global. Sebagian lainnya menanggapinya dengan hati-hati, bahkan ragu. Perdebatan itu dapat dipahami. Namun di balik berbagai pandangan yang berkembang, terdapat pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar setuju atau tidak setuju terhadap keberadaan family office di Indonesia.
Pertanyaan tersebut adalah apakah Indonesia telah memiliki lingkungan yang memungkinkan perangkat semacam itu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan. Secara sederhana, family office merupakan lembaga yang mengelola kekayaan keluarga dalam jumlah besar dengan haluan jangka panjang. Berbeda dengan penanaman modal yang berhaluan keuntungan jangka pendek, pengelolaan kekayaan semacam ini umumnya mempertimbangkan keberlanjutan aset lintas generasi. Karena itu, banyak negara berusaha menarik kehadirannya sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor keuangan dan investasi.
Dari sudut pandang pemerintah, ketertarikan terhadap skema ini bukanlah sesuatu yang sulit dipahami. Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Infrastruktur, transisi energi, industrialisasi, pengembangan kawasan perkotaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan sumber modal yang beragam. Dalam situasi tersebut, setiap peluang untuk memperluas basis investasi tentu layak dipertimbangkan.
Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kemampuan menghadirkan modal. Sering kali yang lebih menentukan adalah kemampuan mengarahkan modal tersebut agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Tidak sedikit negara berhasil menarik modal dalam jumlah besar tanpa memperoleh dampak pembangunan yang sebanding. Sebaliknya, terdapat negara yang mampu memanfaatkan arus modal secara lebih efektif karena memiliki arah kebijakan yang jelas dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
Karena itu, diskusi mengenai family office sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar aset yang dapat masuk ke Indonesia. Pertanyaan yang lebih berkesesuaian adalah untuk tujuan apa aset tersebut hadir dan bagaimana keterhubungannya dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Kehati-hatian yang muncul di ruang publik sebagian besar berangkat dari pertimbangan tersebut. Keraguan yang berkembang bukan semata-mata ditujukan pada konsep family office, melainkan pada konteks tempat kebijakan itu akan dijalankan. Berbagai kasus korupsi yang terus berulang, perubahan regulasi yang kadang sulit diperkirakan, serta pengalaman panjang menghadapi persoalan tata kelola membuat sebagian masyarakat memilih bersikap hati-hati terhadap setiap kebijakan yang melibatkan pengelolaan modal dalam skala besar.
Sikap seperti itu tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi penanaman modal. Justru dalam banyak keadaan, tuntutan akan keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan syarat agar penanaman modal dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Keberadaan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan bukan hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi pelaku ekonomi itu sendiri.
Pada titik inilah pengalaman berbagai negara menjadi menarik untuk diperhatikan. Banyak pusat pengelolaan kekayaan dunia sering dipandang berhasil karena menawarkan berbagai fasilitas fiskal. Padahal insentif hanyalah bagian kecil dari keseluruhan ekosistem yang mereka bangun. Daya tariknya bukan semata-mata tarif pajak atau kemudahan administratif, melainkan reputasi yang terbentuk melalui konsistensi kebijakan selama bertahun-tahun.
Pelajaran tersebut berkesesuaian bagi Indonesia. Selama ini daya tarik utama Indonesia terletak pada ukuran pasar, ketersediaan sumber daya alam, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang relatif menjanjikan. Ketiga faktor tersebut merupakan modal penting yang tidak dimiliki banyak negara. Akan tetapi, family office menghadirkan dimensi yang sedikit berbeda. Dinilai bukannya hanya peluang ekonomi suatu negara, melainkan juga kualitas lingkungan tempat aset tersebut akan dikelola.
Di sinilah diskusi mengenai family office menjadi lebih menarik daripada sekadar pembahasan mengenai perangkat penanaman modal. Tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar mengenai hubungan antara ambisi pembangunan dan kemampuan lembaga. Indonesia kerap mengadopsi berbagai perangkat yang berkembang di tingkat global dengan harapan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Tidak ada yang salah dengan pendekatan tersebut. Namun pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perangkat tidak pernah berdiri sendiri. Namun selalu bergantung pada kualitas sistem yang menopangnya.
Karena itu, sebelum berbicara mengenai berbagai insentif yang dapat ditawarkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan berjalan dengan baik. Bukan dalam arti sebagai daftar persyaratan yang harus dipenuhi satu per satu, melainkan sebagai landasan yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Pertama adalah kejelasan arah. Indonesia perlu memastikan bahwa kehadiran family office bukan sekadar menambah angka penanaman modal, tetapi mendukung sektor yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Tanpa arah yang jelas, kebijakan mudah terjebak pada haluan jangka pendek yang lebih menekankan pencapaian statistik daripada dampak pembangunan.
Kedua adalah keterbukaan. Semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berlangsung dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan bukan sekadar tuntutan administratif. Namun merupakan mekanisme untuk menjaga integritas sistem sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
Ketiga adalah konsistensi. Tidak ada pemodal yang mengharapkan lingkungan tanpa risiko. Namun hampir semua pemodal menginginkan lingkungan yang dapat diperkirakan. Dalam banyak kejadian, kepastian mengenai bagaimana aturan diterapkan jauh lebih penting daripada berbagai fasilitas yang ditawarkan pada tahap awal.
Ketiga hal tersebut sesungguhnya bukan kebutuhan khusus bagi family office. Semuanya merupakan agenda yang sejak lama dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperkuat iklim penanaman modal dan tata kelola pembangunan secara keseluruhan. Karena itu, nilai strategis dari diskusi mengenai family office mungkin justru terletak pada kemampuannya mengingatkan kembali pentingnya agenda tersebut.
Pada akhirnya, family office hanyalah sebuah perangkat. Tetapi bukan tujuan pembangunan, apalagi jalan keluar atas seluruh tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Manfaatnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana perangkat tersebut ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas.
Perdebatan yang berkembang saat ini sesungguhnya membawa pesan yang positif, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya tertarik pada besarnya investasi yang masuk, tetapi juga pada bagaimana investasi tersebut dikelola. Perhatian terhadap aspek tata kelola merupakan tanda bahwa standar publik terhadap kebijakan pembangunan semakin meningkat.
Dalam pandangan tersebut, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Indonesia mampu menarik modal global. Dengan ukuran ekonomi, posisi geografis, dan peluang pasar yang dimiliki, peluang untuk melakukannya selalu terbuka. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu membangun lingkungan yang membuat modal tersebut memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Di sinilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya berada. (*)