SOROTMAKASSAR -- Selayar.
Ayo kita bangun Selayar menjadi Kabupaten yang Bermartabat, Ekonomi dan Maju. Demikian seruan Prof Dr H Moch Askin, SH MH seorang ilmuan dan praktisi hukum yang sudah 56 tahun melanglang buana di tanah rantau namun masih tetap memiliki niat suci, tulus dan ikhlas untuk berkontribusi positif memberikan saran, masukan serta gagasan dan ide sebagai putra daerah kelahiran Selayar yang selama ini telah mengabdi di tiga lembaga negara di Indonesia.
Sebagai tokoh nasional, Prof Askin berharap agar Bupati Kepulauan Selayar terpilih pada 23 September 2020 nanti mesti dapat menjadikan Selayar tampil beda dengan kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Selayar harus berubah dan maju.
Perubahan dan kemajuan itu hanya dapat diwujudkan jika pemimpinnya mempunyai ilmu dan jiwa kepemimpinan mumpuni disamping memiliki relasi dan jaringan yang kuat di Pemerintah Pusat. Karena itu, tekad dan keberanian serta kerja keras untuk memajukan Selayar harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk periode 2021-2024.
Selayar memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dimiliki oleh satu daerahpun di Indonesia. Selayar mempunyai jeruk manis khas yang oleh warga pendatang menyebutnya Lemon China atau Munte China tetapi oleh orang pribumi menyebutnya Munte Kapasa yang tidak dimiliki oleh satu daerahpun di Indonesia dan bahkan didunia sekalipun.
Selayar memiliki jenis dan bermacam-macam mangga dan terbanyak didunia, demikian pula kenari yang dalam bahasa Selayarnya disebut Kanari yang tampaknya sudah mulai langka dan mesti memerlukan pembudidayaan dan perhatian khusus dari Pemerintah.
Potensi-potensi yang langka ini mesti harus dibuatkan sebuah konsep dan terobosan dan gagasan misalnya dengan membangun Kebun Raya Mangga, Kebun Raya Munte Kapasa, Kebun Raya Kenari, Kebun Raya Melinjo yang dapat dijadikan sebagai obyek agro wisata didaerah ini.
Ini memerlukan penataan yang komprehenship dan profesional sehingga akan menarik perhatian para wisatawan baik itu wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung di Bumi Tanah Doang Selayar.
"Jika ini bisa dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedepan maka saya sangat optimis dan yakin saingannya sangat sulit dan tak akan tertandingi. Dan bukan hanya itu, tetapi laut Selayar harus dapat dikelola secara optimal dan profesional sebagai daerah yang luas wilayah lautnya mencapai 9.146,66 km2 atau sekitar 87,08 persen dari 10.503 km2 luas secara keseluruhan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan panjang garis pantai 670 km dan memiliki kekayaan laut yang melimpah," ujarnya.
Hal senada juga dilontarkan Andi Rahman salah seorang tokoh masyarakat Papua yang secara kebetulan sekampung dengan Prof Askin asal Silolo Desa Lalang Bata Selayar.
Ia mengatakan, seorang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar kedepan harus berkomitmen untuk tidak menggunakan segala macam cara dalam meraih tampuk kepemimpinan apalagi dengan menggunakan kesempatan untuk mencari uang dan memperkaya diri.
Tetapi menjadikan awal dari bangkitnya niat yang tulus dan ikhlas untuk maju bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sebuah pengabdian bagi rakyat dan masyarakat Selayar lima tahun kedepan.
Atau paling tidak seorang Bupati terpilih nanti harus melihat dari perkembangan dan kemajuan dari Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten tetangga yang dinakhodai oleh seorang professor andalan, itu akan sangat memadai. Bupatinya demikian sederhana dan merakyat karena memiliki jiwa kepemimpinan yang mantap dan teruji sebagai seorang professor.
Meskipun titel itu menurut Andi Rahman oleh sebagian orang telah menganggapnya sangat relatif namun jiwa leadershipnya sudah tidak bisa diragukan lagi untuk melakukan proses pembangunan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Jika Selayar ingin dibangun sesuai tekad dan niat yang ikhlas maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh semua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dengan mendeklarasikan "Selayar Tolak Politik Uang 2020".
Tetapi ini mesti mendapat dukungan moral dan support serta bersama-sama dengan KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan sejumlah komponen lainnya untuk mendeklarasikan.
"Jika ini berani dilakukan maka semua akan merasa optimis tidak akan ada lagi masyarakat yang berani memberi dan menerima yang namanya money politik atau politik uang," kuncinya menyakinkan. (M. Daeng Siudjung Nyulle)