SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Muhammad Hasbi mengakui baru kali ini, di era pemerintahan Gubernur Prof HM Nurdin Abdullah, pelaku jasa konsultan dilibatkan secara langsung untuk membahas visi dan misi gubernur secara transparan.
"Jujur baru kali ini kami dilibatkan langsung untuk membahas secara tranparan yang terkait pekerjaan kami," katanya pada pertemuan silaturahim gubernur dengan tenaga konsultansi di Aula Kantor PUPR Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (22/07/2019).
Pertemuan dengan tenaga konsultansi ini bertujuan untuk satukan visi dan satukan hati dalam membangun Sulsel yang transparan.
Pada kesempatan itu Nurdin Abdullah mengajak tenaga konsultansi untuk bersatu dalam sebuah rangkaian kerja dengan sistem sinergitas.
"Kalau ada yang kerja sendiri-sendiri, itu akan ribut" jelas Bupati Bantaeng periode 2008 - 2018 itu.
Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah mengharapkan, tahun depan, ada pembagian pekerjaan yang dilakukan secara adil dan profesional untuk semua tenaga konsultan dan tenaga konstruksi.
Pernyataan Gubernur Nurdin Abdullah itu disambut tepuk tangan meriah para pengurus dan anggota organisasi konsultan yang hadir.
Mereka yang hadir pada acara yang dipandu Kepala Dinas PUPR Sulsel Rudy Djamaluddin itu adalah pengurus dan anggota Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD), Persatuan Jasa Konsultasi Indonesia (Perkonindo), Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Ikatan Konsultan Indonesia (Inkido), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Ketua Inkindo Sulsel mengharapkan ada peraturan gubernur yang mengatur dan melindungi perusahaan lokal. "Perdayakan dan lindungi perusahaan daerah," katanya. (*)