SOROTMAKASSAR--Makassar.
Sejak 10 Juni lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan membuka lelang jabatan untuk posisi Asisten I dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun peminat yang mendaftar.
Pejabat lingkup Pemprov Sulsel sepertinya sudah malas mengikuti lelang jabatan sejak HM Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Dari berbagai kasus yang dilihat, lelang jabatan dianggap sebagai formalitas semata. Pada lelang jabatan sebelumnya, mereka yang mendapatkan posisi sudah diprediksi sebelumnya.
Lelang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) misalnya, sekarang dijabat Abdul Hayat Gani, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel dimenangkan Andi Sumardi Sulaiman, serta dan Kepala BKD Asri Syahrun.
Meski sepi peminat, Kepala Bidang Pengembangan Karir BKD Sulsel, Widyawati, optimistis akan ada yang mendaftar pada detik-detik akhir lelang jabatan.
Wiwi, sapaan akrab Widyawati, mengakui, sejak dibuka pendaftaran hingga 17 Juni 2019, buku pendaftaran masih kosong.
"Hingga akhir masa pendaftaran nanti, peminat tidak ada atau hanya satu orang, akan diusulkan pengulangan pengumuman," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKD Sulsel, Asri Syahrun. Seperti biasanya calon-calon akan bermunculan pada saat menjelang penutupan pendaftaran.
Sementara itu beredar isu bahwa Guru Besar Fakultas Teknik Unhas, Prof Rudy Djamaluddin, menguat untuk mengisi kekosongan di posisi Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi. Saat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
bertemu Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta, ia didampingi Prof Rudy.Bahkan, Nurdin Abdullah telah meminta izin ke Rektor Unhas beberapa bulan lalu, untuk menempatkan akademisi ini di jajaran pimpinan OPD. Sementara untuk posisi Asisten I, menguat nama mantan Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi.
Andi Luhur Prianto menilai, jika lelang jabatan kurang diminati, berarti formasi jabatan sudah ketahuan siapa yang akan mengisinya. Lelang jabatan dalam hal ini hanya akan menyampaikan ke publik bahwa penempatan pejabat itu bersifat selektif dan terbuka.
Padahal, menurut pengamat Unismuh Makassar itu, lelang jabatan bukan sekadar alat melegitimasi orang-orang tertentu, yang memiliki kedekatan dengan pimpinan.
"Sifat fairness yang berusaha dibangun dari mekanisme lelang jabatan, belakangan ini mulai tergerus oleh faktor-faktor politik elektoral. Para kepala daerah dan wakilnya banyak bersaing untuk saling mengendorse orang-orang terdekatnya pada posisi pejabat Eselon II," jelasnya seraya menambahkan, kepercayaan publik terhadap lelang jabatan sudah semakin tergerus.
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono, mengatakan, sesuatu yang kurang peminat, biasanya karena ada persepsi tidak suka. Sesuatu yang tidak disukai biasanya muncul karena arus informasinya yang kurang baik. (*)