SOROTMAKASSAR -- Makassar.
Menyikapi kondisi yang terjadi di tanah air pasca Pemilu 2019, Ketua Komite Investigasi Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KINDA Sulsel), Dr Yohan C. Tinungki, S.Mus, M.Sn, mengeluarkan pernyataan sikap yang diterima media ini, Selasa (18/06/2019).
Menurutnya, perbedaan dalam masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia berdiri karena rasa persatuan dari seluruh bangsa dan agama yang ada di Nusantara. Hal ini menjadi landasan bagi para pendiri bangsa untuk menyematkan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai kalimat yang dicengkeram oleh burung Garuda Pancasila.
Namun sayangnya para elite politik seakan abai dengan rasa persatuan yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Mereka mempertajam perbedaan pilihan dengan bingkai ujaran kebencian yang rawan akan konflik horisontal. Upaya provokasi juga santer didengungkan untuk memilih kandidat tertentu, saling serang, saling tuduh marak beredar di dunia maya.
Perkembangan teknologi informasi seakan membawa masyarakat ke era post truth, dimana orang tidak lagi mencari kebenaran berdasarkan fakta, melainkan mendefinisikan kebenaran dengan mencari pembenaran, konfirmasi dan dukungan terhadap keyakinannya sendiri.
Tak peduli salah atau benar, asalkan mendapatkan banyak dukungan, maka sesuatu yang masih samar akan dibenarkan dan digaungkan agar mendapatkan dukungan yang lebih besar. Asal Informasi seakan sudah tidak penting, kebenaran ataupun kesalahan sebuah informasi sudah tak terpikirkan lagi.
Fenomena tersebut bersenyawa dengan propaganda yang semakin memekakkan, hiruk pikuk kampanye Pilpres maupun Pileg, terus dieksploitasi oleh kaum elite politik. Dimana mereka lupa bahwa konflik yang tercipta untuk meraih kemenangan elektoral kerap terus berlanjut bertahun-tahun kemudian, hingga sampai pada masyarakat akar rumput.
Pemilu 2019 masih menyisakan residu polarisasi, meski bendera dan baliho kampanye telah lenyap dari pemandangan jalan desa dan kota. Sudah sepantasnya kampanye menjadi ajang adu program, namun kampanye hitam masih saja muncul, baik melalui media online, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
Selain itu, peran agama juga penting dalam merilekskan ketegangan pasca Pemilu, para tokoh agama tidak hanya bertugas berdakwah saja, namun juga berperan dalam menjelaskan tentang semangat persatuan dan sikap toleran.
Sudah saatnya para elite politik utamanya yang turut andil dalam Pemilu, agar dapat saling bertemu, bercengkerama dan tertawa untuk merajut kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang karena Pilpres 2019 yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia.
Perbedaan pilihan dan pandangan politik merupakan sebuah dinamika pendewasaan demokrasi, dimana masing-masing peserta akan diuji ketika yang menang mampu berbuat bijak dan yang kalah mampu berlapang dada. Semua pihak yang terlibat tentu diharapkan mampu melihat semua persoalan dalam takaran proporsional.
Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak terprovokasi oleh berbagai ujaran, janganlah mudah membenci hanya karena berbeda pilihan, siapapun presidennya nanti, peran pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan oleh Presiden, namun pembangunan bisa dimulai dari diri sendiri.
Setelah berbagai hingar bingar kampanye di berbagai media, tentu kini saatnya para elite politik dan kita semua kembali menjadi satu. Kembali menjadi kawan, sahabat, saudara, tetangga tanpa memandang perbedaan ataupun kubu 01 atau 02. Kita semua memiliki peran untuk bersama sama merawat semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebagaimana yang telah diamanatkan para pendiri bangsa ini, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Dalam menjaga persatuan dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa maka Komite Investigasi Negara Daerah Sulawesi Selatan (KINDA Sulsel) secara resmi menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah melaksanakan dan mengawasi proses Pemilu 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik.
2. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi-tingginya kepada aparat keamanan TNI dan Polri yang telah mengawal jalannya proses demokrasi Pemilu 2019 dengan aman dan kondusif di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
3. Mengecam semua bentuk kekerasan yang bersifat anarkis dan tindakan yang mengarah ke makar yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Mengecam oknum-oknum yang memprovokasi dan mengadu domba sesama anak negeri baik melalui media on line, media cetak dan media elektronik maupun melalui media sosial yang bersifat hoax, hasutan, dan hal lain yang bertujuan memperkeruh suasana damai pasca pilpres 2019.
5. Mengimbau agar semua pihak menghormati dan mentaati konstitusi.
6. Berharap agar para elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat ikut meciptakan suasana yang damai dan tenang pasca pilpres dengan mengedepankan pencerahan yang mendorong terwujudnya rekonsoliasi sosial dan seruan-seruan yang menyejukkan sehingga masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan serta hasutan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang mengarah ke tindakan anarkis.
7. Mengimbau agar para elite politik, tokoh masyarakat, para kelompok pendukung khususnya pendukung para Capres dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan dan pernyataan provokatif melalui pernyataan tendesius pada saat pelaksanaan sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi hingga proses pengambilan keputusan diumumkan. Karena sikap tersebut selain dapat menimbulkan keresahan sosial bisa menimbulkan pula sikap emosi massa yang berujung pada konflik horisontal diantara para pendukung yang selanjutnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa lebih jauh lagi mengancam keutuhan NKRI.
8. Kami anggota KINDA Sulsel, siap terlibat aktif dan proaktif dalam upaya menjaga kondusifitas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengajak masyarakat agar bersikap dewasa serta tidak terpancing seruan-seruan agitatif dan provokatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengingatkan masyarakat di setiap lapisan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan anarkisme massif yang merugikan banyak pihak. Dengan ini setiap anggota dan pengurus KINDA Sulsel di 24 Kabupaten/Kota selalu melakukan koordinasi dengan pengurus KIN Pusat dan pihak Kepolisian serta TNI sampai proses Pemilu benar-benar berakhir dengan damai dan sukses.
9. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, lebih jauh lagi mengancam keutuhan NKRI, KINDA Sulsel siap bergandengan tangan dengan masyarakat, Polri dan TNI untuk bersama-sama menjaga dan melawan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
10. KIN sebagai organisasi yang bersifat independen siap mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah yang sah secara konstitusional sebagai hasil dari proses demokrasi Pemilu 2019.
11. Mendukung setiap program maupun kebijakan KIN pusat selama tidak bertentangan dengan marwah KIN sebagai salah satu garda terdepan penjaga persatuan dan kesatuan serta selaras dengan program-program yang dijalankan Presiden terpilih selama tidak menyalahi aturan hukum maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. (*)