SOROTMAKASSAR - JAKARTA.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau fasilitas Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan sampah sejak dari hulu Sungai Ciliwung sebelum terbawa ke kawasan hilir, termasuk Pintu Air Manggarai.
Dalam kunjungan tersebut, Pramono didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
Pramono mengatakan, penanganan sampah sejak dari hulu menjadi bagian penting untuk mengurangi beban sampah yang terbawa hingga kawasan hilir. Melalui SSTBS, hampir 30 persen sampah dari aliran Sungai Ciliwung dapat ditangkap dan selanjutnya diolah.
“Dari Sungai Ciliwung inilah kemudian hampir 30 persen sampah bisa diambil, diolah di sini, sebagian besar sampah organik,” ujar Pramono.
SSTBS tidak hanya berfungsi menahan sampah yang terbawa arus sungai, tetapi juga melakukan penyaringan, pemilahan, pencacahan, dan pengolahan berdasarkan jenis serta karakteristik sampah. Hasil pengolahan antara lain berupa kompos, woodchip, serta material yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku refuse-derived fuel (RDF).
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sejak Agustus 2023 hingga 12 September 2026, SSTBS telah menangani 32.677 ton sampah atau rata-rata sekitar 30,2 ton per hari. Sampah tersebut berasal dari aliran Sungai Ciliwung maupun kegiatan pelayanan persampahan lainnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.920 ton telah berhasil diolah, terdiri atas 5.645 ton kompos dan 12.275 ton woodchip.
Hasil pengolahan sampah tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, di antaranya masyarakat, sekolah, kelurahan, kelompok tani, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, TNI, POO Ciangir, POO Ciracas, serta sektor industri.
Pramono menegaskan, pengelolaan sampah di Jakarta perlu dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai fasilitas yang saling terintegrasi. Fasilitas tersebut mencakup SSTBS, TPS 3R, RDF Plant Rorotan, RDF Bantargebang, hingga pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kalau RDF Rorotan, RDF Bantargebang, PSEL, kemudian TPS 3R berjalan dengan baik dan tempat ini juga bisa mengurangi beban sampah ke Pintu Air Manggarai,” tutur Pramono.
Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sampah di Jakarta, dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pilah, angkut, dan olah. Dengan pola tersebut, sampah diharapkan dapat diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum menjadi residu yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, SSTBS menjadi salah satu titik penting dalam penanganan sampah badan air, terutama ketika debit Sungai Ciliwung meningkat pada musim penghujan.
“Sampah kita tahan dan tangani lebih awal. Jadi, bukan menunggu sampah menumpuk di hilir baru kemudian dibersihkan,” kata Dudi.
Menurut Dudi, penanganan sampah badan air juga mendukung kelancaran aliran sungai dan sistem pengendalian banjir. SSTBS sejak awal dibangun untuk menahan sampah dari bagian hulu Sungai Ciliwung agar tidak terbawa lebih jauh menuju Pintu Air Manggarai.
Selain sampah dari Sungai Ciliwung, SSTBS juga menangani bulky waste atau sampah berukuran besar serta hasil pemangkasan pohon. Sampah tersebut melalui proses penyaringan, pemilahan, dan pencacahan sebelum diolah menjadi kompos, woodchip, maupun bahan baku RDF.
“Prinsipnya, sampah yang masih memiliki nilai manfaat jangan langsung menjadi residu. Semakin banyak yang dapat kita pilah, olah, dan manfaatkan kembali, semakin kecil beban yang harus dikirim ke TPST Bantargebang,” ujar Dudi.
Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pengembangan fasilitas penyaringan sampah di 11 hulu sungai lainnya, yakni Kali Sunter, Cipinang, Jati Kramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kalimalang, dan Cakung.
Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat penanganan sampah badan air sekaligus mengurangi sampah yang terbawa ke kawasan hilir. Pemprov DKI Jakarta juga terus membuka kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengolahan sampah.
“Yang kita bangun bukan hanya saringan sampah, tetapi sistem pengelolaan yang lebih utuh. Sampah ditahan lebih awal, ditangani lebih cepat, diolah dan dimanfaatkan kembali. Dengan begitu, residu yang akhirnya harus dibuang dapat terus kita kurangi,” pungkas Dudi. (*)