Mahasiswa Protes Usulan Anggaran Perlengkapan Rujab Rp.4,6 M

SOROTMAKASSAR -- Makassar. Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam wadah Lembaga Kawal Publik (LKP) Sulawesi Selatan, menggelar unjukrasa di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jln Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (29/11/2018).

Mereka memprotes sikap Biro Umum dan Perlengkapan Sekprov Sulsel yang mengusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perlengkapan rumah jabatan (rujab) Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov dengan angka fantastis Rp.4,6 miliar.

Koordinator Lapangan LKP Sulsel, Arlan dalam orasinya, menuntut usulan anggaran senilai Rp.4,6 miliar itu dibatalkan. Alasannya, besarnya anggaran untuk pengadaan karpet, kasur dan ratusan item perlengkapan rumah tangga lainnya, dinilai sangat berlebihan.

Menurutnya lagi, angka Rp.4,6 miliar yang diusulkan di APBD, sangat bertentangan dengan janji pemerintah untuk lebih memfokuskan pemanfaatan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.

Arlan juga berpendapat, anggaran senilai Rp.4,6 miliar untuk pengadaan barang-barang di Rujab, seharusnya digunakan pada alokasi yang lebih bermanfaat, seperti di sektor pendidikan yang sebagian besar anak- anak di Sulawesi Selatan belum tersentuh.

“Anggaran itu sangat tidak pro rakyat. Karpet tidak perlu sampai semahal itu, biar satu juta harganya tetap saja karpet. Kami meminta anggaran pengadaan perlengkapan Rujab yang miliaran itu di batalkan karena terkesan mewah,” tegas Arlan.

Sulsel saat ini membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah, bukan malah menghabiskan anggaran untuk sesuatu hal yang tidak penting. “Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dalam bentuk demonstrasi jika tidak ada upaya untuk hapuskan anggaran mewah itu,” sambungnya.

Mahasiswa Stimik Handayani ini menambahkan, pengusulan anggaran tersebut sangat disayangkan, karena anggaran sebesar itu hanya untuk dipakai mengadakan barang-barang sederhana dengan nominal fantastis. Pemerintah khususnya gubernur dan wakil gubernur tidak lagi berada di koridor dalam mengurus rakyat Sulsel.

"Pemerintah kini mempertontonkan gaya hedonisme kepada masyarakat. Sementara banyak anggaran untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat terpangkas, seperti di sektor pendidikan khususnya intensif honorer. Kami menilai anggaran Rp 4,6 miliar ini dialihkan saja ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan. Bisa dibayangkan berapa banyak generasi muda yang akan tertolong keberlanjutan sekolahnya dengan dana sebanyak itu,” tandas Arlan.

Dihubungi terpisah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengakui tak mengetahui nilai dan spesifikasi perlengkapan rumah tangga rujab. Meski demikian, ia menyebut memang sempat meminta pengadaan sejumlah keperluan perabot yang dinilai sudah tidak layak, seperti atap dan kasur.

“Saya memang minta kasur, tapi untuk teknis harga dan spesifikasinya saya tidak tahu. Dan saya rasa, saya juga kalau ada kelebihan akan jadi silpa, dan saya tidak akan memanfaatkan fasilitas yang berlebihan,” tandas Sudirman. (*pmc)

Politik

Pendidikan

Opini

Berita Makassar

Kuliner Nusantara

Newsletter

WWW.SOROTMAKASSAR.COM

Taman Telkomas, Jln Satelit IV No. 64 Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp/HP : 0411-580918, 0811448368, 082280008368.

Jln Sultan Hasanuddin No. 32 (Kembang Djawa) Makassar, 
Sulawesi Selatan. Telp/Hp : 0811446911. 

Copyright © 2018 SOROTMAKASSAR.COM. All Rights Reserved.

REDAKSIDISCLAIMER | IKLAN